Artikel ini berbicara tentang analisis metode dialektika Hegel atas paradigma hukum, yang sebagaimana telah diketahui, problematika pengembangan ilmu hukum, akhir-akhir ini hanya dilihat dari sudut ...pandang tertentu saja, sehingga tidak sedetail mungkin memberi hasil penyelesaian secara terbuka. Atas faktor paradigma hukum yang telah digunakan tersebut, penulis kemudian menjadikan objek penelitian khusus untuk ditelisik dengan menggunkan metode deskriptif analisis yang diperoleh melalui library research, dengan sumber yang relevan dan realibel seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sebelum memperoleh pemahaman implikatif dalam penelitian ini, penulis memaparkan dahulu biografi Hegel, dan metode dialektikanya. Secara implisit, ini begitu reflektif, karena mampu mengungkap dan menghasilkan kebenaran dibalik hakikat pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilsafatan atau realitas sejarah tentang paradigma hukum. Rangkaian dialektis itu, terdiri dari paradigma hukum post-modernisme, yang merupakan “antitesis” atas paradigma hukum modern sebagai “sintesa”. Hal ini, pada hakikatnya adalah hasil dari perpaduan antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan “tesis” dan rangkuman terhadap sebuah konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan. Lebih tepatnya, paradigma hukum di masa Yunani kuno, sebagai pernyataan “tesis”, sedangkan di masa abad pertengahan, paradigma hukum yang digunakan yakni sebagai pernyataan “antitesis” dari paradigma hukum Yunani kuno.
Raksts veltīts dialoga jēdziena izpētei. Šāda izpēte nepieciešama, lai noskaidrotu, vai dialogs noris arī tiesas procesā. Rakstā secināts, ka dialoga jēdziens aptver trīs sarunu veidus un ka viens no ...tiem attiecināms arī uz tiesas procesu. Rakstā paustie secinājumi dod pamatu tālākiem pētījumiem, kuros tiesas process aplūkots no dialoga skatpunkta.
Fatwa bagi tradisi umat islam merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum islam (shariah). Masyarakat muslim mempunyai kecenderungan untuk bertanya tentang banyak hal, pernikahan, ...muamalah, jinayah, ibadah dan persoalan-persoalan lainnya. Selain itu, keberadaan fatwa berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama umat muslim yang dijamin oleh undang-undang. Persoalannya adalah bagaimana jika antara fatwa dengan ketetapan pemerintah/ aturan hukum positif terjadi persinggungan yang tidak selaras apalagi bertolak belakang? Baik dengan hukum secara khusus maupun dengan keanekaragamaan suku, budaya dan ras yang berada di Indonesia. Hal ini mencuat misalnya pada kasus penodaan agama, fatwa keharaman rokok, serta awal ramadhan dan syawal yang sama sekali berbeda dengan ketetapan pemerintah. Pada posisi seperti ini sebenarnya, bagaimana posisi dan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat muslim sebagai kaum beragama sekaligus warga negara, serta bagaimana sikap yang seharusnya dikedepankan?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait pro dan kontra terhadap beberapa fatwa dengan analisis yang mendalam, lalu dikaitkan dengan kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif (yang berlaku), serta urgensi fatwa bagi umat islam secara umum dan muslim indonesia secara khusus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fatwa bagi umat islam Indonesia menduduki wilayah yang sangat urgen. Meski keberadaannya tidak masuk dalam sistem hukum positif di Indonesia, seandainya ada persinggungan yang tidak seirama antara keduannya, maka perwujudannya harus disikapi secara bijaksana, baik oleh negara, pembuat fatwa dan masyarakat Indonesia.
The eighteen articles in this book present fresh looks at the meaning of politics, praxis, labour, dialectics and modernity in the work of Czech philosopher Karel Kosík, best known for his book ...Dialectics of the Concrete.
Religious moderation is one of the government's important agendas and commitments to realize a peaceful Islam, including through intellectual movements in the form of seminars, academic ...presentations, and scientific publications. The focus of this article is the mapping of research/academic writings by Islamic academics in the study of religious moderation. Data collection was carried out through a literature review by analyzing research publications among academics related to the theme of religious moderation. The analytical framework used in this article is discourse analysis and dialectics. This study concludes that some of the dominant themes published are: (a) The theme of religious moderation within the Indonesian-National scope. The discourse developed is Islamic moderation and Cultural Society. (b) The theme of religious moderation is da'wah broadcasts. The discourses raised are moderation and social media. (c) The theme of religious moderation of social organizations and ideological groups. The discourse that was raised was about the Islamic Moderatism of NU and Muhammadiyah. (d) The theme of Religious Moderation in Educational Institutions. The discourse that emerged was that Pesantren builds Moderation and Internalization of Moderation Values. The discourse analysis in this article shows that the article on Islamic Moderation is an expression or response of academics in viewing the reality and state of social policy around it. The Ministry of Religion as politicians and academics from several Islamic campuses under the Ministry of Religion have mutually supportive relationships in this issue of religious moderation Abstrak:. Moderasi agama merupakan salah satu agenda dan komitmen penting pemerintah untuk mewujudkan islam yang rahmatan lil ‘alamin, salah satunya melalui gerakan intelektual berupa: seminar, presentasi akademik dan publikasi Ilmiah. Fokus artikel ini adalah pemetaan terhadap riset/tulisan akademik para Akademisi Islam dalam kajian moderasi beragama. Penggalian data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisa publikasi riset dikalangan akademisi terkait dengan tema moderasi beragama. Kerangka analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis wacana dan dialektika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa tema dominan yang dipublikasi adalah : (a) Tema Moderasi beragama dalam lingkup Nasional-Keindonesiaan. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi Islam dan Masyarakat Kultural. (b) Tema Moderasi beragama siaran dakwah. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi dan Media Sosial. (c) Tema Moderasi beragama organisasi Kemasyarakatan dan kelompok Ideologi. Wacana yang dimunculkan seputar Moderatisme Islam NU dan Muhammadiyah. (d) Tema Moderasi beragama Instansi Pendidikan. Wacana yang dimunculkan yakni Pesantren membangun Moderasi dan Internalisasi Nilai Moderasi. Analisis wacana dalam artikel ini menunjukkan bahwa artikel mengenai Moderasi Islam merupakan sebuah ekspresi atau respon akademisi dalam memandang realitas dan keadaan kebijakan sosial di sekitarnya. Kementerian Agama sebagai Politisi dan akademisi dari beberapa kampus Islam di bawah kementerian Agama memiliki relasi yang saling mendukung dalam isu Moderasi beragama ini.
The aim of this article is to frame Adorno’s concept of ‘nonidentity’ in the context of German idealism, namely, the philosophies of Kant and Hegel. The thesis to be defended is that “Secularization ...of Metaphysics” entails relinquishing, as well as prolongation of the German idealist tradition. The argument is developed in the following steps: 1) the constitution of an autonomous transcendental subject is shown to be rooted in the idea of Enlightenment; 2) by reconstructing Adorno’s conception of truth as non-adaequatio, I claim that Adorno’s philosophy is conducted from the perspective of the end of philosophy; 3) the sociohistorical character of the concept of ‘nonidentity’ is discussed in relation to Adorno’s understanding of history; 4) the concept of ‘nonidentity’ is discussed as implying a continuation of the Kantian project on a metacritical level; 5) Adorno’s critique of Kant is reconstructed in the context of Hegel’s Faith and Knowledge.
Komunikasi merupakan cabang ilmu sosial yang bersifat multidisipliner, hal ini disebabkan karena kajian komunikasi yang sedemikian kompleksnya dan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan ...termasuk di dalamnya dialektika relasional. Relational Dialectics Theory atau yang lazim disebut dengan teori dialektika relasional merupakan penjabaran ide Mikhail Bakhtin, bahwa hidup adalah sebuah monolog terbuka dan manusia mengalami tabrakan antara menentang keinginan dan kebutuhan dalam komunikasi relasional. Baxter termasuk bagian dari ketegangan dialektis yang mengingatkan kita bahwa hubungan yang terus berubah, dan bahwa hubungan yang sukes dan memuaskan membutuhkan perhatian konstan. Meskipun deskripsi Baxter dari relational dialektika menyeluruh, itu tidak berarti tepat atau semua termasuk karena kita semua memiliki pengalaman ketegangan yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Pran komunikasi ditinjau dari teori dialektika relasional adalah berupaya untuk mengelola dan menegosiasikan ketegangan serta kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan antar manusia.
Pelayanan paspor merupakan salah satu inti pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Perkembangan dan dinamika pelayanan paspor, menuntut adanya ...perubahan secara parsial terhadap dasar hukum peraturan teknis mengenai paspor. Pelatihan mengenai paspor menumbuhkan pertanyaan yang menunjukkan urgensi pembaharuan peraturan teknis tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana berbagai perkembangan tersebut belum ditunjang oleh dasar hukum pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum peraturan teknisnya secara parsial dengan melakukan inovasi pembentukan hukum. Dengan menggunakan metode preskriptif secara kualitatif, konstruksi hermeneutik dilakukan menggunakan interpretasi teks peraturan teknis mengenai paspor dan implementasinya secara nyata. Tulisan ini memaparkan hasil dialektika yang kaya mengenai inovasi, isu aktual yang berkembang dan mekanisme pelaksanaan pelayanan paspor berdasarkan pengalaman dan interaksi antar peserta pelatihan. Sehingga pembaharuan peraturan teknis tidak hanya menjadi suatu urgensi melainkan juga mengakomodir kebutuhan pelayanan paspor yang sangat dinamis. Maka saran yang diberikan adalah sinkronisasi antara pelaksanaan secara kesisteman dengan aturan tertulis melalui revisi peraturan teknis secara inovatif dengan mengikutsertakan ide-ide unggul dari berbagai wilayah kantor imigrasi dalam proses pembaharuan peraturan teknis mengenai paspor.
In the last decade, a new approach has been developed called the scientific approach to understanding hadith (fiqh al-hadith). Interestingly, there is a theory that states that everything that is ...tested through a scientific approach has a principle that can always be falsified. From this, the assumption arises that if the truth of the hadith is already based on scientific theory, but later there is a revision that causes the theory to be falsified, then this will actually drop the validity of the hadith itself. Hegel's philosophical theory is a method that is considered appropriate to resolve these pros and cons. This study aims to answer how Hegel's dialectical theory works and its urgency in research. In addition, the pros and cons in the discourse of the scientific approach and how Hegel's dialectics can be applied within the scope of the study of fiqh al-hadith. This study uses a literature study method with a qualitative-descriptive approach. As a result, Hegel's dialectic turns out to be applicable in problems that arise from the contradiction of two things. Furthermore, the pros and cons in the scientific approach arise from efforts to understand the hadith and efforts to strengthen its validity. The pros and cons, after being analyzed using Hegel's dialectics, turned out to produce several solutions. First, only hadiths that explicitly mention natural phenomena can use a scientific approach. Second, science is only a support, not a basis for validity. Third, the hadith studied must always be positioned as an undeniable revelation from Allah. Abstrak Pada dekade belakangan, berkembanglah pendekatan baru yang disebut pendekatan saintifik untuk memahami hadis (fiqh al-hadis). Menariknya, terdapat teori yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diuji melalui pendekatan saintifik memiliki prinsip selalu dapat difalsifikasi. Dari sini, timbul asumsi jika kebenaran hadis yang sudah dilandasi dengan teori sains jika kemudian terdapat revisi yang menyebabkan teori tersebut difalsifikasi, maka hal ini justru akan menjatuhkan validitas hadis itu sendiri. Teori filsafat Hegel merupakan metode yang dianggap tepat untuk menyelesaikan pro-kontra ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana teori dialektika Hegel bekerja serta urgensinya dalam penelitian. Selain itu, pro-kontra dalam diskursus pendekatan sains serta bagaimana dialektika Hegel dapat diterapkan dalam ruang lingkup kajian fiqh al-hadis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasilnya, dialektika Hegel ternyata dapat diterapkan dalam masalah yang timbul dari pertentangan dua hal. Selanjutnya, pro-kontra dalam pendekatan saintifik timbul dari upaya untuk memahami hadis dan upaya untuk menguatkan validitasnya. Pro-kontra tersebut setelah dilakukan analisis menggunakan dialektika Hegel, ternyata menghasilkan beberapa pemecahan. Pertama, hanya hadis yang menyebutkan fenomena alam secara eksplisit yamh dapat menggunakan pendekatan saintifik. Kedua, sains hanya sebagai pendukung, bukan landasan validitas. Ketiga, hadis yang dikaji harus selalu diposisikan sebagai wahyu dari Allah yang tidak dapat dibantah
Frequent land conflicts are often unconsiderly triggered by ideological differences. This is also what can be felt in the land conflict between the Porto and Haria communities. Therefore, this ...research aimed to clearly take to surface these ideological motifs by utilizing the categorization of land ideology in the Old Testament proposed by Norman C. Habel. The results of this study showed that the two conflicting societies each have an ideology that also can be found in the land ideology in the Old Testament, namely the ideology of kingship and the ideology of the ancestors. Therefore, to mediate the conflict, it is necessary to offer another ideology that does not put pressure on land ownership claims, namely the ideology of prophethood.Abstrak. Konflik tanah yang sering dijumpai seringkali tanpa disadari dipicu oleh adanya perbedaan ideologi. Hal itu jugalah yang dapat dirasakan dalam konflik tanah masyarakat Porto-Haria. Oleh karena itu, kajian ini bermaksud untuk menampilkan secara jelas ke permukaan motif-motif ideologis tersebut dengan memanfaatkan kategorisasi ideologi tanah dalam Perjanjian Lama yang dikemukakan oleh Norman C. Habel. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kedua masyarakat yang berkonflik masing-masing memiliki ideologi yang mirip dengan ideologi tanah dalam Perjanjian Lama, yaitu ideologi kerajaan dan ideologi nenek moyang. Oleh karena itu untuk menengahi konflik tersebut perlu ditawarkan ideologi lainnya yang tidak menekankan pada klaim kepemilikan tanah, yaitu ideologi kenabian.