Penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan ...sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada pada diri hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim, khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.
Penelitian tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ini menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan ...sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: dari diri hakim, dari hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada pada diri hakim sendiri atau dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu dapat digunakan suatu pendekatan dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim, khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.
Indonesia selama ini menanggulangi kejahatan terorisme bertumpu pada model pendekatan bersifat lunak dan keras. Pendekatan lunak dilaksanakan oleh BNPT RI bersama kementerian/lembaga terkait serta ...melibatkan unsur masyarakat. Pendekatan keras dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum, bersama TNI. Perkembangan modus operandi kejahatan terorisme menuntut Indonesia dimasa depan untuk merumuskan model pendekatan baru yang didasarkan atas skala ancaman kejahatan terorisme terhadap keamanan nasional. Model “pendekatan cerdas†berupa soft-medium-hard dapat menjadi rujukan untuk batasan skala ancaman serta bentuk penanggulangan seperti apa dan bagaimana untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Tulisan ini bertujuan mengetahui apa kebijakan kriminal Indonesia selama ini dalam penanggulangan terorisme dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal Indonesia menanggulangi terorisme di masa depan. Artikel ini berkesimpulan bahwa, pertama, selama ini Indonesia menggunakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan dua model pendekatan, yaitu: bersifat lunak dan keras. Kedua, untuk masa depan, penanggulangan kejahatan terorisme dengan kebijakan pidana idealnya menggunakan pendekatan cerdas yang terdiri dari tiga model yaitu soft-medium-hard. Pendekatan soft dilakukan oleh BNPT RI, pendekatan medium oleh Polri-TNI, dan pendekatan hard oleh TNI-Polri. Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Terorisme, Pendekatan Cerdas
Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual ...pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah “dapat menimbulkan kerugian.” Perdebatan mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya menyangkut masalah material saja. Dalam penelitian ini akan dianalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).
The raising of technology is unvoidable in change of human civilization. That influence in various aspect, and also in law enforcement. In the past, thief can only stealling gods by bring something ...unlawfull, definition of gods just limited for something can touch or see, with direct manner. In digital era thief not only can steal gods by direct manner but also with the other one, they have just only “clicked†one of the button, and get money or gods by break the account of the bank by use internet access ,we called cyber cryme. Currently with the murder of using cianida toxic, the expert witness talk about cctv evidence, the one agree and the other one disagree put in evidence categorie. In this era, need electronic evidence. Law of criminal procedure not recognize electronic evidence . that was not accordance with circumstance. uu ite recognize the digital evidence that permitted use in the other procedure law.
Organizirani kriminal predstavlja aktualan sigurnosni rizik u posthladnoratovskom europskom
sigurnosnom okruženju te kao šira društvena devijacija predstavlja izazov sigurnosno-
-obavještajnim i ...policijskim službama, tijelima sastavnicama nacionalne sigurnosti svake države
koja, u kooperativnosti i koordinaciji s partnerskim službama, rade na prevenciji i suzbijanju
kriminalnih aktivnosti zločinačkih udruženja. Organizirani kriminal po svojoj je naravi obilježen
određenom tajnovitošću, a za njegovo detektiranje državna tijela trebaju, u razmjernosti, koristiti
tajne mjere i radnje, koje ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom i
međunarodnim konvencijama. Rad je tematski podijeljen na uvod, središnje dijelove u kojima
se analiziraju odnos nacionalne sigurnosti prema organiziranom kriminalu, rad sigurnosno-
-obavještajnih službi, transnacionalnost i razvoj organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na jugoistočnu Europu, uz pregled pravne regulative te na zaključna
razmatranja. Cilj je rada primjenom metoda analize, deskripcije i studije slučaja odgovoriti na
pitanje koliko je značenje i koliki je utjecaj organiziranog kriminala na nacionalnu sigurnost u
Republici Hrvatskoj te koje su mjere prevencije i suzbijanja te negativne društvene pojave.
organizirani kriminal, mafja, sigurnosni rizik, nacionalna sigurnost, obavještajne
službe, tajne policijske mjere
Maraknya kejahatan seksual terhadap anak, menimbulkan persepsi bahwa kebijakan hukuman penal yang ada saat ini, dipandang tidak mampu meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Tulisan ini ...mempertanyakan bagaimana kebijakan kriminal sanksi tindakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 saat ini dan masa mendatang? Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai ius constitutum, ius constituendum dan hukum in concreto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal melalui hukum pidana berupa hukuman kebiri kimia, perlu diikuti dengan Peraturan Teknis Pelaksana; (a) Pelaksanaan sanksi tindakan kebiri tidak dapat dite-rapkan untuk semua pola-pola kejahatan seksual, tetapi bersifat kasuiistis; (b) Diperlu-kan dukungan sarana prasarana sumberdaya manusia untuk teknis pelaksanaanya; (c) Diperlukan dukungan anggaran biaya yang secara tegas dimuat dalam DIPA untuk menjalankan eksekusi kebiri; (d) Diperlukan kajian akademik yang mendukung revisi atau perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Castration Punishment for Child Sexual Abuser The increasing number of child sexual abuse considered as an impact of penal punishment incapability. The aim of this research is to examine the enforcement of PERPU No.1/ 2016 specifically about crastation punismneht for child sexual abuser, currently and its future development. This is a juridical normative research by ceoncepting law as ius constitutum, ius constituendum and law in concreto. The research conclude that criminal law in the form of chemical castration punishment, needs to be followed by Implementing Technical Regulations; (a) The implementation of the castration sanction cannot be applied to all kind of sexual abuse, but it is casuiistic in nature; (b) Infrastructure and human resources is needed for the technical implementation; (c) The inportance of financial support that’s explicitly mentioned in DIPA to enforce the castration execution; (d) Lastly, an academic study is also needed to support a revision for Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of PERPU number 1 of 2016 concerning the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection, transform to be a law.
Dalam kaitannya dengan penafsiran, dapatkah Mahkamah Konstitusi menafsirkan suatu norma pidana dan dapatkah Mahkamah Konstitusi membuat hukum baru atas norma hukum pidana. Untuk menjawab masalah ...tersebut, digunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Oleh karena itu, maka bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism ketika norma tersebut melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial restraint ketika harus menyatakan sesuatu yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana.In relation to interpretation, can the Constitutional Court interpret a criminal norm and can the Constitutional Court make a new law on criminal law norms. To answer this problem, normative legal research is used. Normative legal research includes: (1) research on legal principles, (2) research on legal systematics, (3) research on vertical and horizontal synchronization, (4) comparison law, (5) legal history. Therefore, the materials used are secondary materials which are carried out through library research. Based on the results of the study, first: the Constitutional Court conducted judicial activism when the norm violated the constitutional rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, second: the Constitutional Court conducted a judicial restraint when it had to declare something that was not a criminal act.
Ovisnost o drogama kao kriminogeni čimbenik Markus Klarić, Marija; Klarić, Dubravko
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,
10/2020, Letnik:
57, Številka:
4
Journal Article
Recenzirano
Odprti dostop
Zlouporaba droge, odstupanje od legalnih i moralnih normi, dovodi do nezakonitog, nerijetko kriminalnog ponašanja. Ovisnost, kao potencijalni uzrok kriminalnom ponašanju, prva je karika u kauzalnom ...lancu ostvarenja raznih oblika delinkvencije. Također treba imati u vidu dva prisutna stanja, počinjenje određenog kaznenog djela pod utjecajem droge, nabavljanje te konzumaciju droge. Kriminogeni čimbenik, koji će odrediti dimenziju samog kriminalnog ponašanja, sadržavat će subjektivnu životnu situaciju ovisnika, njegovu ovisnost kroz loše materijalno stanje, skupoću droge i sve veću potrebu za njom. Taj oblik kriminala može se razumijevati kao stečeni kriminal, jer da nije bilo ovisnosti kao važnog kriminogenog čimbenika, njegovih utjecaja na psihu, ovisnik vrlo vjerojatno ne bi ušao u zonu kriminala, odnosno ne bi se moglo govoriti o formiranju njegove kriminalne osobnosti i delinkventnog ponašanja. Pitanje kaznene odgovornosti, zapravo njegove subjektivne krivnje, kompleksno je. Koliki je značaj ovisnosti kao kriminogenog čimbenika, ovisit će isto tako i o samoj osobnosti ovisnika. Stvaranjem ovisnosti karakterne crte osobnosti se mijenjaju, zato kod kriminološke analize valja uzeti u obzir i ostale možebitne kriminogene čimbenike, ali i životnu situaciju osobe prije nego što je ušla u zonu zlouporabe droga.
Drug abuse as a form of deviation from legal and moral norm usually leads to illegal, criminal behavior. Drug addiction presents just one piece of a puzzle which might lead to an realization of various criminal acts. Two modalities has to be taken into consideration, on one hand, a perpetration of different criminal offenses under the influence of drugs and on the other hand an acquisition and drug consummation. Criminogenic factor which shall determine a dimension of criminal behavior comprises of addict’s subjective circumstances such as his addiction such as poor material condition, high price of drugs and increasing desire for the same. This type of criminal can be considered as an acquired criminal, since if the addiction did not occur, the addict would most likely not be engaged in the criminal behavior since his criminal personality might not be formed in that manner. An issue of an addict’s criminal liability, his subjective guilt, is layered and complex. The meaning of an addiction as a criminogenic factor will also depend on the personality of an addict himself. Since drug addiction undeniably alters personal traits, criminalistic analysis should take into an account also other potential criminogenic factors, such as the life situation of a person prior to the drug abuse.
PDF
