The purpose of this research is to analyse the legal effect towards foreigner on the proprietary rights over land in Indonesia using nominee agreement. The research method that is used in this ...research is normative-juridical method with document analysis approach through library research sourced from legislations, books, legal articles, and court’s ruling. As for the analysis method used this research is qualitative which compare written regulation with the reality that happened related to the use of nominee agreement towards proprietary rights over land by foreigner in Indonesia. The result shows that the use of nominee agreement for proprietary rights over land by foreigner is null and void. The legality of the agreement is dubious because it does not satisfy the requirement for the validity of agreements, that is a legal cause. There is no legal protection towards notary who issued nominee agreement.
Currently, various countries, including Indonesia, are being hit by an outbreak of a virus pandemic known as Covid-19. Everyone keeps their distance to break the chain of transmission; even various ...companies implement policies to implement a work from home (WFH) system to reduce the possibility of spreading the virus. The problem is that a Public Company must hold a GMS within six months after closing the company’s financial year. In connection with the increasingly rampant covid-19 virus pandemic and the policy from the President of the Republic of Indonesia dated July 1, 2021, regarding emergency PPKM from July 3, 2021, to July 20, 2021, in the Java and Bali regions, the implementation of the RUPS of Public Company is very forced to go through virtual. This study aims to obtain answers to the following problems: (1) How is the process of the RUPS of a Public Company held virtually to remain valid during PPKM; (2) How is the mechanism for implementing the RUPS? Of a Public Company using the Electronic RUPS facility. Solving this problem is pursued by empirical normative legal research methods using secondary data. The results of this study are: (1) The RUPS process for Public companies is accommodated in the provisions of POJK Number 15/POJK.04/2020 and POJK Number 16/POJK.04/2020. The e-RUPS will still be declared valid if it does not conflict with the Company Regulations and POJK; (2) The mechanism for implementing the e-GMS using the E-RUPSS facility through eASY.KSEI has been carried out in 4 (four) stages: Announcement of the RUPSS, Invitation to the RUPS, Implementation of the RUPSS, and Reporting of the RUPSS.
This paper aims to determine the process of legally transferring land rights according to applicable law in Indonesia and to analyze the consequences of unlawful acts in obtaining land rights. The ...urgency of this research is to provide an explanation of legal certainty in the acquisition of land rights in accordance with Indonesian regulations. There are many disputes over land ownership and control obtained without rights by controlling land whose ownership of the land is already owned by other people. There is a lot of confusion in the community, especially about the legal certainty of the land they own. Proof of ownership in the form of a land certificate is needed to prove ownership of land rights. In addition, authentic deeds made by PPAT also have an important role to prove the transfer of land rights through legal actions. If a person obtains land rights against the law, then any authentic deed of transfer of land rights obtained unlawfully becomes null and void, and land certificates can be canceled by filing for cancellation. This study uses a normative juridical research method. The difference with previous research and this research is that this study discusses the acquisition of land rights transfers in accordance with Indonesian regulations and the consequences of obtaining land rights transfers that are carried out against the law.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis akibat perbuatan melawan hukum dalam perolehan hak atas tanah. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh tanpa hak dengan menguasai tanah yang kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain saat ini banyak ditemui. Banyak terjadi kebingungan di masyarakat, khususnya tentang kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia yang memberikan kepastian hukum. Bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sangat diperlukan untuk dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki peran penting untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum. Apabila seseorang memperoleh hak atas tanah secara melawan hukum, maka setiap akta autentik peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara melawan hukum menjadi batal demi hukum, dan sertifikat tanah dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai perolehan peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia serta akibat dari perolehan peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum.
This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of ...amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang ...eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi. This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.
Marriage is the inner bond between a man and a women as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family that based on the lordship of the almighty. The marriage agreement is a ...very important thing in the course of marriage. The marriage agreement in the civil code and the Marriage Law is a joint agreement between husband and wife ratified by the registrar of marriages at the time or before the marriage is held. Both parties by mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage registration employee, as the content applies also to third parties to the extent that the third party is caught. For this reason, what about the regulations regarding marriage agreements and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place and are not announced. Abstrak Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Untuk itu bagaimana dalam peraturan mengenai perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangung dan tidak diumumkan.
Notaries have a very important role in meeting the community's needs to build order, legal protection, and law related to the certainty of their authority in doing authentic deeds. Parties who come ...to the notary as drivers may be under pressure or coercion. The purpose of this study is to find out how the role and responsibilities of a notary in making a deed when the appearer is under pressure and coercion. The research method in this research is normative juridical. The results of this study indicate that the role of a notary is to refuse to make a deed for reasons, which is contrary to the law and plays a role in providing legal counseling regarding the legal implications if the agreement is made under pressure and coercion according to its authority in the UUJN. In addition, it is the responsibility of the notary if he knows the condition of one of the appearers under pressure and coercion but still makes him responsible for committing an unlawful act by siding with one of the appearers, being dishonest, and untrustworthy. However, if the notary does not know it, the notary cannot be said to be negligent and responsible because the notary has no obligation to investigate material truths and the notary only pours into the deed the things that appear before himNotaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Pihak yang yang datang kepada notaris sebagai penghadap bisa saja sedang berada dibawah tekanan atau paksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pada saat penghadap sedang penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif jenis metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris analitif. Hasil penelitian ini menunjukan peran notaris adalah menolak untuk membuat akta dengan alasan ketentuan notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum. jika perjanjian dibuat dibawah tekanan dan paksaan sesuai kewenangannya. Selain itu, tanggung jawab notaris apabila mengetahui keadaan salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan tetapi tetap membuatnya dapat dikatakan bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah. Namun, apabila notaris tidak mengetahuinya notaris tidak dapat dikatakan lalai dan bertanggung jawab karena notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil melainkan notaris hanya menuangkan ke dalam akta hal-hal yang penghadap sampaikan.
This research aims to find out the strength of proofing authentic deed copies issued by Notary protocol holders. A copy can be trusted if in accordance with the original, the judge can order to show ...the original in advance of the trial with the approval of the Regional Supervisory Board. Notary protocol holders may issue copies. That a copy of the deed without minuta deed as a unit has no legal position especially as a means of evidence in civil cases. Minuta lost deed then the evidentiary force is submitted to the judge's consideration with a copy providing preliminary proof. The nature of prudence and transparency must be owned by notaries, should be in maintaining notary protocols, Notaries have tips so that protocols can be taken care of neatly and maintained This is because Notaries are officials who provide services to the community so that the community is calm and feel safe to have authentic evidence. The purpose of this study is to examine the strength of the proof of a copy of a deed made or issued by a non-Notary at the time the act was made, especially if the published copy does not have a deed minuta or the deed is lost. It vanishes where this is not the focus of the three previous studies above. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Salinan dapat dipercaya jika sesuai dengan yang aslinya, hakim dapat memerintahkan untuk menunjukan aslinya dimuka persidangan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pemegang protokol Notaris dapat mengeluarkan salinan akta. Bahwa Suatu salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktianya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan salinan memberikan pembuktian permulaan. Sifat kehati-hatian serta ketelitianya wajib dimiliki oleh Notaris, seharusnya dalam menjaga protokol Notaris, Notaris mempunyai kiat-kiat agar protokol dapat terurus dengan rapih dan terjaga Hal ini disebabkan Notaris merupakan pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik.
Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P ...Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri.
This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.
