•RUSLE application to assess impacts of the Mati devastating fire on soil erosion.•First RUSLE application in a Wildland Urban Interface/ WUI at a Mediterranean area.•Remote sensing data (Sentinel-2) ...were utilized to assess fire severity (NBR index)•Post-fire erosion rates are notably higher, especially within the WUI zone.•Realistic results attest that RUSLE can perform well at such diverse conditions.
In recent years, forest fires have increased in terms of frequency, extent and intensity, especially in Mediterranean countries. Climate characteristics and anthropogenic disturbances lead forest environments to display high vulnerability to wildfires, with their sustainability being threatened by the loss of vegetation, changes on soil properties, and increased soil loss rates. Moreover, wildfires are a great threat to property and human life, especially in Wildland-Urban Interface (WUI) areas. In light of the impacts and trends mentioned above, this study aims to assess the impact of the Mati, Attika wildfire on soil erosion. The event caused 102 fatalities, inducing severe consequences to the local infrastructure network; economy; and natural resources. As such, the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) was implemented (pre-; post-fire) at the Rafina, Attika watershed encompassing the Mati WUI. Fire severity was evaluated based on the Normalized Burn Ratio (NBR). This index was developed utilizing innovative remotely sensed Earth Observation data (Sentinel-2). The high post-fire values indicate the fire's devastating effects on vegetation loss and soil erosion. A critical “update” was also made to the CORINE Land Cover (CLC) v. 2018, by introducing a new land use class namely “Urban Forest”, in order to distinguish the WUI configuration. Post-fire erosion rates are notably higher throughout the study area (4.53–5.98 t ha−1 y−1), and especially within the WUI zone (3.75–18.58 t ha−1 y−1), while newly developed and highly vulnerable cites now occupy the greater Mati area. Furthermore, archive satellite data (Landsat-5) revealed how the repeated (historical) wildfires have ultimately impacted vegetation recovery and erosional processes. To our knowledge this is the first time that RUSLE is used to simulate soil erosion at a WUI after a fire event, at least at a Mediterranean basin. The realistic results attest that the model can perform well at such diverse conditions, providing a solid basis for soil loss estimation and identification of high-risk erosion areas.
Kejahatan narkoba memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap bangsa demikian halnya dengan korupsi. Sehingga dua kejahatan itu memungkinkan untuk dihukum mati dan itu dibolehkan. Korupsi ...merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak terpuji sama sekali. Selain itu, korupsi juga memperlihatkan citra manusia yang terus-menerus haus akan uang. Berbagai upaya pemberantasan untuk mengatasi korupsi di Indonesia telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operasinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dicuri. Hukuman bagi para koruptor kurang memberikan efek jera sehingga masih ada orang yang melakukannya. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan yaitu menelaah bahan hukum yang teoritis. Hukuman mati koruptor sudah diatur dalam UU Tipikor, yaitu UU No 31 Tahun 1999. MahkamahKonstitusi berencana untuk memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Namun fakta itu ditentang oleh penegak HAM karena belum sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sila kedua. Korupsi yang ada di pemerintahan dan politik bisa berbentuk sepele bahkan berat, terorganisasi atau tidak. Korupsi benar memudahkan kegiatan kriminal lain layaknya, pencucian uang, prostitusi, penjualan narkotika tetapi korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal tersebut. Peneliti pun mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar UU Tipikor perlu direvisi karena dapat melemahkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindakpidana korupsi. Kembali ke sifat konstitusi sendiri yang fleksibel sehingga dapat diubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. UU Tipikor tidak ada artinya jika diterapkan pada saat korupsi sudah menjadi budaya dan penyakit di Indonesia dan sulit sekali untuk memberikan efek jera bagi para koruptor.
Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. ...Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
Pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana Mati merupakan salah satu alat untuk menjerat dan mendatangkan efek ...jera kepada pelaku. Namun kebijakan perumusan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana apabila dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya bencana alam. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional sangatlah tidak mungkin untuk menjatuhkan pidana mati dikarenakan Covid-19 bukan termasuk bencana alam nasional, juga penentuan besaran nilai kerugian dalam tindak pidana korupsi yang masih kabur penganturannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini ...menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan
•The most stable conformer of 2-ethoxybenzonitrile is confirmed.•The precise ionization energy of 2-ethoxybenzonitrile is determined.•REMPI and MATI spectra of 2-ethoxybenzonitrile are obtained.•The ...vibrationally-resolved excited state and cation spectra are simulated.•Most of the active vibrations are related to the in-plane ring deformation.
Ethoxy-substituted benzene has several stable conformations as the single bond in the ethoxy group is capable of internal rotation. Ethoxybenzonitrile may has more conformers due to different orientations of ethoxy with respect to the CN group. In this paper, the potential energy surface (PES) of 2-ethoxybenzonitrile in the ground state was calculated at the level of B3LYP/cc-pvdz, and five different molecular conformers were found on the PES. Only the most stable conformer I (trans) was observed in the supersonic molecular beam experiments. The resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI) and mass analyzed threshold ionization (MATI) spectra of 2-ethoxybenzonitrile were measured and Franck-Condon simulations were performed, and the theoretical results are in good agreement with the experimental measurements. The similar molecular structures in S0, S1, and D0 states imply the large Franck-Condon factors. The vibronic structures in S1 and D0 states were analyzed in detail and the vibronic features were assigned. The MATI spectra follow well the propensity rule Δν = 0, indicating that the molecular structures of the cationic and excited states are similar. Most of the observed vibrations are associated with the ring in-plane distortion. The band origin of the S1←S0 transition and the accurate adiabatic ionization energy of 2-ethoxybenzonitrile are determined for the first time to be 34 092 ± 2 and 69 796 ± 5 cm−1, respectively.
Display omitted
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi penerapan hukuman mati terhadap koruptor di negara lain dan untuk menilai undang-undang yang ada di Indonesia apakah hukuman mati digunakan ...terhadap koruptor dan menimbulkan konflik. Hukuman mati diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan metode hukum preskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelusuran literatur. Kajian ini menggunakan pendekatan regulasi hukum (statutory) untuk mengevaluasi regulasi yang ada. Produksi jurnal ini didasarkan pada pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan sebagai pembanding regulasi yang ada di Indonesia dengan regulasi yang ada di negara lain. Kesimpulan dari penulisan catatan harian ini adalah terdapat perbedaan aturan penerapan hukuman mati bagi koruptor di Vietnam dan di Thailand, dimana terdapat derajat korupsi yang menjadikan hukuman mati sebagai ancaman. Di sisi lain, di Indonesia, orang koruptor bisa dihukum mati karena tidak ada tingkat pendapatan tetap dari korupsi. Hal lain yang mempengaruhi penerapan hukuman mati di Indonesia adalah Indonesia memiliki peraturan yang bertentangan dengan hukuman mati.
Perubahan paradigma manusia secara kolektif di berbagai aspek kehidupan, seperti moralitas, filosofi, dan ilmu pengetahuan terjadi sebagai bagian dari perkembangan sejarah dunia, salah satunya dalam ...bidang hukum. Hukum yang pada mulanya bersifat retributif, di masa ini mulai mengalami pergeseran ke arah restoratif, yang mana tercermin dalam pandangan masyarakat dunia terhadap hukuman mati, di mana konsep dari hukuman mati menjadi cenderung semakin dikritisi. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam hal itu. Dengan demikian, perancangan ini dilaksanakan sebagai respon terhadap fakta tersebut. Perancangan ini dilakukan untuk membuat media interaktif digital yang dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat umum di Indonesia mengenai pandangan kontra Amnesty International terhadap isu hukuman mati. Bentuk media interaktif yang dipilih adalah Interactive Fiction, di mana materi pembelajaran dimasukkan dalam satu bentuk permainan yang bersifat naratif dan berbasis teks. Setelah dilakukan tes terhadap target audiens, hasil perancangan dinilai dapat menimbulkan ketertarikan terhadap topik yang diangkat, tetapi kurang mampu mempertahankan ketertarikan dan perhatian pemain terhadap media sebagai sebuah permainan.
Fenomena deret tunggu eksekusi mati bukan hanya menjadi masa tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum permohonan grasi ke Presiden, tetapi juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri ...bagi para terpidana mati. Rumusan masalah membahas tiga hal. Pertama, bagaimana alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu hak sipil politik (hak hidup) hak ekonomi, sosial dan budaya (hak kesehatan jiwa)?. Kedua, apa upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dasar terpidana mati?. Ketiga, bagaimana alternatif lainnya dalam penanganan fenomena deret tunggu? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dan tantangan penerapannya yaitu kembali ke tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial dimana hal ini tidak hanya menghukum narapidana. Perlu terdapat perubahan dalam sistem penegakan hukum termasuk institusi terkat. Tantangan alternatif pengganti pidana mati adalah political will dari pemerintah dengan mengedepankan hak asasi manusia terpidana mati. Selain itu, pemenuhan hak kesehatan jiwa terpidana mati harus didukung oleh tenaga profesional tentang kejiwaan.
Penelitian pada naskah “Suara-Suara Mati” karya Manuel Van Loggem ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan wujud unsur-unsur intrinsik berupa alur, penokohan, latar, dan tema; (2) mendeskripsikan ...wujud keterkaitan antara aspek alur, penokohan, latar, dan tema; (3) mendeskripsikan wujud psikoanalisis tokoh Istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisis, dengan sumber data berupa hauptext dan nebentext dari naskah Suara-Suara Mati karya Manuel Van Loggem terjemahan Sunarto Timur serta wawancara tak bersetruktur. Hasil penelitian ini yaitu tokoh Istri memiliki struktur kepribadian id, ego, dan superego yang tidak stabil apabila dibandingkan dengan kondisi kejiwaan manusia normal lainnya. Ego yang ada dalam dirinya tidak mampu untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip kesenangan yang ada di dalam id dan prinsip moralistik yang ada di dalam superego. Prinsip-prinsip kesenangan yang ada di dalam id pada kondisi psikologis tokoh Istri cukup besar.
PDF
