Abstrak This article is intended to find out how the legal problems of implementing the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia after the revision in 2016. This research is ...normative legal research conducted using statutory and conceptual approaches. In addition, a case study approach is also used to deepen the analysis. The study results found that various problems still surround the implementation of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The most crucial issue that has become a reporting trend is the articles regulating defamation or hate speech, namely Article 27 paragraph 3 and Article 28 paragraph (2). These articles are vulnerable to being used to silence criticism and freedom of opinion. So it is important to revise the ITE Law to guard the course of democracy and justice so that legal order can be achieved. Abstrak Artikel ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia pasca revisi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), selain itu pendekatan kasus (case study) juga digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat berbagai persoalan yang masih menyelimuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pengimplementasiannya. Persoalan paling krusial yang menjadi tren pelaporan adalah pasal-pasal yang mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2). Pasal-pasal tersebut rentan digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Maka revisi kembali terhadap UU ITE penting dilakukan untuk mengawal jalannya demokrasi dan keadilan sehingga tertib hukum dapat tercapai.
Learning the History of Islamic Culture in Madrasas must be oriented, meaningful, and relevant to the times. Learning does not work well without using methods according to the material being taught. ...Learning the history of Islamic culture at this time has not been running as it should, as students' perceptions of learning the history of Islamic culture are boring. This study basically examines the problematics of learning the history of Islamic culture in Madrasah Aliyah in Aceh Jaya. The formulation of the problem what problems are faced in learning as well as what steps are taken in overcoming the problem of learning the history of Islamic culture ?. The results showed that students' perceptions of learning the history of Islamic culture were less interesting and could even be said to be boring. In order to improve the persession, there have been several attempts by teachers in the study of the history of Islamic culture in Madrasas. The efforts made by the teacher are 1) improving the learning strategy, the teacher of Islamic cultural history subjects has tried to do creativity, namely using a variety of methods, of course, student-centered; 2) provide motivation to learn every time a meeting; 3) assessing the process at each meeting; 4) using an individual, educational, experience and historical approach.
Objective: This study aims to examine and analyze the problem of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic. Methodology: This research uses doctrinal law ...research. This doctrinal research is descriptive analytical which aims to examine and explain the problems studied. The data used is secondary data and then analyzed using qualitative analysis techniques to get the correct conclusion. Finding: In the economic sector, the challenges of the COVID-19 pandemic require various groups, especially Fintech P2P Lending providers, to respond to changes in an integrated and comprehensive manner, so that these challenges can be managed into opportunities. This research shows the rampant risk of “over-indebtedness” due to people’s economic conditions, lack of financial literacy, unexpected events during the COVID-19 pandemic, and the presence of illegal Fintech P2P Lending as predatory lending. There needs to be preventive efforts to reduce the risk of “over-indebtedness” through financial literacy to the public, especially “borrowers.” To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 as well as optimizing the implementation of the basic principles of Fintech P2P Lending, such as transparency of products and offering methods, prevention of excessive borrowing, and the application of the principle of good faith. Utility: This research is expected to support literacy to the community in choosing a good financing institution. To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities. Novelty/Original: In contrast to previous research, this research focuses on the phenomenon of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic, which until now has not been specifically studied.
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian tentang analisis makna lagu rohani Dung Tuhan Jesus Nampuna Au dan problematika penyajian Song Leader dalam ibadah Minggu di Gereja HKBP. ...Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam ibadah Minggu di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), peranan Song Leader sangat penting sebagai pemimpin lagu rohani. Song leader menjadi pemandu bagi jemaat untuk bernyanyi dengan benar, sebagai pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Song leader dituntut dapat bernyanyi dengan baik dan menghayati lagu yang dinyanyikan sesuai dengan makna syair lagu yang terdapat dalam buku nyanyian rohani (Buku Ende) HKBP. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menyanyikan lagu rohani Dung Tuhan Jesus Nampuna Au, Song Leader kurang tepat membaca notasi dan ritem, kurang menguasai teknik pernapasan diafragma, kurang memahami artikulasi atau cara pengucapan syair lagu pujian dengan benar, kurang menguasai frasering atau pemenggalan kalimat lagu dan birama 9/8 dinyanyikan jadi birama ¾ sehingga makna atau pesan syair lagu yang terkandung di dalamnya kurang tepat dinyanyikan. Namun demikian, lagu Dung Tuhan Jesus Nampuna Au tetap dinyanyikan dalam ibadah Minggu walaupun dengan kebiasaan tersebut. Kiranya pelatihan untuk Song Leader di Gereja HKBP perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat memandu jemaat bernyanyi dengan benar sesuai dengan notasi dan tanda birama yang terdapat pada lagu Dung Tuhan Jesus Nampuna Au.
Tulisan ini menjelaskan tentang persoalan keluarga nelayan dalam mempertahankan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh Ibu rumah tangga nelayan di kota Padang untuk bertahan hidup dari tekanan ...sosial-ekonomi. Nelayan miskin di Kota Padang berakar dari faktor komplek, yaitu faktor alamiah dan non alamiah. Perjuangan ibu rumah tangga nelayan miskin dalam bertahan hidup, tidak hanya dipengaruhi oleh etos kerja lingkungan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh kemajuan kota Padang yang semakin mempertinggi tingkat kesulitan dalam memepertahankan ekonomi keluarga mereka, bahkan penyakit menular yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Kesulitan sosial-ekonomi yang mereka hadapi tersebut, justru menjadikan lebih cerdas untuk mengambil alternatif dengan sumberdaya sosial yang ada disekitar merek untuk bertahan hidup.
Teks negosiasi merupakan salah satu teks yang diajarkan dalam kurikulum 2013. Karakter dari teks ini menuntut adanya perdebatan ringan dalam hal tawar menawar. Oleh karena itu kemampuan berbicara ...yang baik sangat diperlukan dalam teks ini, sehingga pada proses pembelajarannya pun diperlukan pemilihan materi dan metode yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran teks negosiasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji problematika pembelajaran teks negosiasi ditinjau dari Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya dengan mengacu pada kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum 2013. Oleh karena itu makalah ini akan memaparkan pengamatan problem-problem yang ada di lapangan kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Penulis akan memandang problematika yang ada dalam penyususnan RPP teks negoisasi. Sekolah yang menjadi tempat observasi adalah SMK N 3 Malang. Alasan utama diplihnya sekolah ini dikarenakan SMK N 3 merupakan sekolah yang berada di kota dengan standar yang terjamin. Berdasarkan temuan-temuan problematika yang diperoleh, kemudian peneliti bermaksud untuk menelaahnya secara lebih mendalam dan berupaya mencarikan solusinya. Dengan demikan, diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran, khususnya di SMKN 3 Malang dan sekolah-sekolah sederajat yang lain pada umumnya.
Arsip yang dihasilkan oleh satuan kerja universitas dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi perlu untuk dikelola dengan baik. Tidak sedikit dari arsip yang dihasilkan tersebut memiliki nilai ...keberlanjutan, sehingga perlu untuk diakuisisi oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi agar dapat dilestarikan dan berdaya guna bagi masyarakat. Namun kegiatan akuisisi arsip statis di beberapa universitas belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik akuisisi arsip statis dan problematikanya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan akuisisi arsip statis dari beberapa satuan kerja universitas sebagai unit pencipta arsip. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan akuisisi ini,yaitu: 1) keterbatasan sumber daya manusia kearsipan; 2) keterbatasan ruang penyimpanan arsip statis; 3) keterbatasan sarana dan prasarana; 4) kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap penyelenggaraan kearsipan; dan 5) UNY belum memiliki lembaga kearsipan perguruan tinggi/arsip universitas.
AbstractOnline fraud experienced by the society in general perspective, and the East Java community in particular. The victimVictims hope is hoping that the perpetrator can be arrested, and the ...victim's loss got returned. Beside the technical constraints faced by law enforcement regarding privacy and data security regimes that also protect perpetrators, there is also problem in the rule of law. The norm specifically regulated in Article 28 paragraph (1) Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (UU ITE) has a special restriction because of its consumer protection dimension. This article is a result of a research conducted regarding the profile of the modus operandi of online fraud in East Java and outlining the emerging legal problems. The research method used is juridical empiric and juridical normative, empiric juridical used to gather data, whereas juridical normative by literature study. The research findings are: it is necessity to reformulate the norms related to online fraud in the ITE Law because in its modus, there are cases of online fraud which not covered by Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. IntisariTindak pidana penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian tentang profil modus operandi tindak pidana penipuan daring di Jawa Timur, penormaannya terkait tindak pidana tersebut dan menguraikan problematika hukum yang muncul. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, yuridis empiris dilakukan dengan pengambilan dan pengolahan data sedangkan yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Kada su šezdesetih godina prošloga stoljeća na tržište izišla cjepiva protiv rubeole, počela je društveno-intelektualna rasprava o njihovoj etičko-moralnoj dimenziji. Naime uporaba tkiva fetusa iz ...namjernih pobačaja za izradu tih cjepiva čini ih moralno spornima. Premda je Crkva krajnjim korisnicima dopustila uporabu takvih cjepiva ako nema drugoga načina zaštite, odnosno ostvarenja dužnoga dobra, ipak, ta je dopuštenost izazvala, i izaziva, brojne prigovore, ali i istinska nerazumijevanja i nesporazume. Može li se govoriti o moralnoj dosljednosti, integritetu, ako oni koji se oštro protive pobačaju pristaju na cjepiva čija je izrada povezana s namjernim pobačajem? Je li Crkva tim dopuštenjem kontradiktorna svom nauku, odnosno je li licemjerna? Prilog nudi teoretsko promišljanje o određenim nesporazumima radi otklanjanja intelektualno i vjernički nimalo zanemarivih nerazumijevanja.
When rubella vaccines came on the market in the 1960s, a socio-intellectual discussion about their ethical-moral dimension began. Namely, the use of fetal tissue harvested from intentional abortions to make these vaccines makes them morally questionable. The Church has allowed end-users to use such vaccines if there is no other way of protection, that is, to achieve due wellbeing. Nevertheless, this permission has caused and still causes numerous objections, as well as great misunderstandings and disagreements. Can we talk about moral consistency and integrity if those who strongly oppose abortion agree to vaccines whose production is related to intentional abortion? Is the Church contradicting its teaching with this permission, or is it hypocritical? The article offers a theoretical reflection on specific disagreements to eliminate these intellectually and religiously in no way trivial misunderstandings.
DPS It is urgent to give serious respond on the existing opinion that syariah banking is practically similar to conventional one. In fact, they are different in certain folds. One of the distinctive ...points is that the former has been equipped by a supervision board---Dewan Pengurus Syariah (DPS). This article exposes two things: firstly, it discusses how DPS operates its supervision function against BPR Syariah SPM in Pamekasan; secondly, it describes how DPS contributes its supervision function toward BPR Syariah SPM Pamekasan as an effort to keep the BPR Syariah be in the syariah (Islamic law) track. This research employs case study design of qualitative approach. This study results the followings---firstly, DPS has systematically supervised the BPRS SPM. The supervision is regularly undergone at least once a month toward the administration (contract transaction) and customer. Secondly, DPS BPRS SPM runs important contribution to enhance the syariah values of BPRS SPM. DPS both supervise and advise BPRS SPM to uphold the syariah principles in running the whole banking operations.
PDF
