Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan strategi militer siber yang tangguh dan operasional untuk keunggulan dunia maya dalam perang elektronika. Kami mempertimbangkan tenaga kerja pasukan siber, ...kemampuan intelijen siber, dan organisasi kekuatan siber untuk meningkatkan strategi militer perang elektronika. Di bidang kekuatan- kekuatan siber, kita harus membina pribadi-pribadi yang dapat melakukan operasi komputer jaringan dan menguasai teknologi keamanan siber seperti pengumpulan intelijen siber, serangan siber, pertahanan siber, dan forensik siber. Kemampuan intelijen siber mencakup pengawasan/pengintaian siber, tatanan pertempuran siber, dan penilaian kerusakan siber. Sebuah organisasi kekuatan perang elektonika harus mengubah struktur pohon menjadi struktur jaringan dan harus mengatur tugas atau organisasi sentris fungsional. Strategi militer dunia maya yang kami usulkan memberikan keputusan tindakan sebelumnya untuk mengoperasikan efek yang diinginkan di dunia maya.
Objectives – Decision-making structures are usually associated with the logistical challenges experienced during disaster operations. However, the alignment between the operational level and the ...decision-making structure is usually neglected. The purpose of this paper is to provide an analysis of the suitability of the two levels and their impact on performance. Design/methodology/approach – This study uses a case study approach in Garut Regency. Through a review of disaster management policies in the region, interviews and secondary data, this paper provides an analysis of the current decision-making structure, logistics activities carried out by the authorities and the impact of alignment between the two components on logistics support performance. Findings – The analysis shows that some of the challenges commonly associated with centralization are actually rooted in alignment with the operational level. Logistics performance is negatively affected by faulty assumptions, poorly planned procedures, inconsistent decision making, and poorly designed structures. This case demonstrates the need to align the operational level with a centralized perspective to increase responsiveness, flexibility and interaction between different organizations. Originality/value – This paper identifies the impact of misalignment between decision-making structures and the operational level on logistics performance, an area that has not been studied at this time. Moving from current arguments about appropriate decision-making structures for disaster management to identification of components for implementing an efficient and effective disaster management system. In addition, this paper provides recommendations for best practices in humanitarian logistics, namely: applicable to Garut and other regions that use a centralized decision-making approach.
Di era globalisasi yang di tandai dengan kemajuan dunia ilmu informasi dan teknologi, memberikan banyak perubahan dan tekanan dalam segala bidang. Dunia pendidikan yang secara filosofis di pandang ...sebagai alat atau wadah untuk mencerdaskan dan membentuk watak manusia agar lebih baik (humanisasi), sekarang sudah mulai bergeser atau disorientasi. Moral merupakan belief system yang bersisikan tata nilai dan menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu moralitas akan berjalan paralel dengan budaya masyarakat. Mengingat budaya merupakan refleksi tata nilai masyarakat yang beraneka ragam coraknya, menjadikan budaya itu pun beraneka ragam. Itulah sebabnya diskursus tentang moral sejak lama telah melahirkan paham-paham yang berbeda.
Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Indonesia is an island nation with a total of 17,499 islands and a coastline length of approximately 81,000 km (DKP, 2008). This situation caused the coastal area to become a source of income for ...Indonesian society.
The utilization and management of coastal areas carried out by the community and the regions in part has not fulfilled the provisions of sustainable and sustainable use of natural resources. This will affect the condition and sustainability of the coast and its environment. Reclamation policies that are not based on environmental impact analysis in some regions also affect the coastal ecosystem. Licensing of business development for the business community has so far been largely the authority of the center. Coastal areas have strategic value for national economic development and improvement of people's welfare and at the same time are areas that are very vulnerable to damage and destruction. Wise management by placing economic interests in proportion to environmental interests, both in the short and long term.
Community-based management as a natural resource management system in a place where local communities are actively involved in the process of managing natural resources contained in it. The community development strategy can be carried out through two approaches, which are structural and non-structural.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat, serta memajukan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. ...Meningkatkan pembangunan kota yang indah harus didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah tanpa kecuali. Pembangunan berupa fisik. Keberhasilan pariwisata dalam mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati memerlukan keseriusan semua pihak dalam mengikuti kesejahteraan masyarakat. Perlunya penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demi tercapainya tujuan Nasional dalam mensejahterakan masyarakat.
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan sistem aplikasi E-Retribusi dalam pemungutan retribusi dipasar Pemda Dinas Koperasi, Umkm Perdagangan dan ...Perindustrian Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kinerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa efektifitas dan efisiensi kerja bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum masih belum optimal. Hal ini dikarenakan unsur ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan lingkungan menurut Matland efektifitas dan efisiensi kerja yaitu target yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Efektifitas dan efisiensi kerja masih manual dan terdapat petugas retribusi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan di lapangan terutama dalam hal teknologi. Ketepatan waktu masih ada petugas pengelolaan retribusi pasar yang terlambat menyetorkan pendapatan retribusinya ke bendahara di dinas.
Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia ...secara umum. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste adalah pintu masuk utama daerah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Kabupaten Belu banyak menyimpan kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata akan tetapi dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, pengetahuan maupun motivasi yang dimiliki ole masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Selain itu juga factor keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan turut menghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Maka diperlukan upaya guna mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya. Adanya keterlibatan TNI/Polri yang bekerja sama dengan pihak keamanan Timor Leste untuk mengatasi persoalan keamanan di perbatasan.
PDF
